KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri.
Peluang Bisnis
Bidang usaha yang dapat dikembangkan di KEK
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Sektor bisnis meliputi beragam layanan seperti hospitality, keuangan, pendidikan, kesehatan, konsultasi, teknologi informasi, dan lainnya.
Kawasan Ekonomi Khusus Industri
Sektor bisnis yang krusial menjadi pilar utama penyerapan tenaga kerja, mencakup industri konstruksi barang, perakitan, dan produksi massal lainnya
FASILITAS & KEMUDAHAN
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Pajak Daerah
Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 50%-100%
PPN atau PPN dan PPnBM
Pembebasan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, dsb.
Bea Masuk, PDRI, dan Cukai
- Pembebasan dan/atau pengguhan Bea Masuk
- Tidak dipungut PDRI
- Pembebasan Cukai
*S&K Berlaku
Pajak Penghasilan Badan
Pemberian Tax Holiday selama 10-20 Tahun bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dan Tax Allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.
Impor Barang
Keuntungan khusus untuk impor barang
Insentif PPn & PPnBM
PPN & PPnBM tidak dipungut untuk :
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK.
Pelayanan Satu Pintu
Pelayanan perizinan berusaha, perizinan lainnya, dan pelayanan non perizinan dilakukan oleh Administrator KEK
Perizinan Bangunan oleh BUPP
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak diperlukan sepanjang Badan Usaha sudah menetapkan Pedoman Bangunan atau Estate Regulation.
Berlaku untuk semua kegiatan
Pengadaan Tanah
- Hak Pakai sampai dengan 80 tahun
- HGB sampai dengan 80 tahun
- Percepatan prosedur
Berlaku untuk semua kegiatan
Imigrasi
Beberapa fasilitas keimigrasian di KEK antara lain:
- VoA (Visa on Arrival) dapat diperpanjang 5 kali
- Izin tinggal terbatas bagi orang asing dan keluarganya serta untuk wisatawan lanjut usia
- Izin tinggal bagi pemilik hunian atau properti
SNI Tidak Diwajibkan
Standar Nasional Indonesia (SNI) tidak diwajibkan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus
Lalu Lintas Barang
Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan dan tata niaga di bidang impor
Persetujuan Lingkungan oleh BUPP
RKL-RPL Rinci disahkan oleh Badan Usaha
Tidak Ada Kewajiban Ekspor
Pelaku Usaha di dalam KEK tidak ada kewajiban ekspor
Kepemilikan Asing
Orang asing diperbolehkan memiliki properti di dalam KEK Pariwisata
No Negative List
Pemasukan barang impor belum berlaku pembatasan
Apa yang kami tawarkan ke klien?
Pendampingan
Perusahaan kami menawarkan layanan pendampingan penuh selama tahun pertama setelah KEK ditetapkan, memastikan kawasan dapat beroperasi secara optimal. Kami siap mendukung dalam berbagai aspek, mulai dari pendampingan selama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK, penyusunan laporan triwulan sesuai ketentuan, hingga bimbingan dalam memperoleh berbagai fasilitas dan insentif bagi Badan Usaha maupun Pelaku Usaha di dalam KEK. Dengan pengalaman dan keahlian kami, proses operasional KEK Anda akan lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat berkembang pesat dan menarik lebih banyak investasi.
Penyusunan Estate Regulation
Perusahaan kami menawarkan layanan penyusunan Estate Regulation bagi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Estate Regulation merupakan pedoman penting dalam pengelolaan kawasan, yang mencakup tata tertib, standar operasional, serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha di dalam KEK. Dengan dukungan tim ahli, kami memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan bisnis, serta mendorong tata kelola kawasan yang efisien dan berdaya saing.
Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus
Perusahaan kami hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung perusahaan dan pengelola kawasan industri/pariwisata dalam proses pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kami menawarkan layanan lengkap dalam penyusunan dan pelengkapan dokumen pengusulan KEK hingga mendapatkan penetapan resmi dari Sekretariat Jenderal KEK. Dengan tim ahli yang berpengalaman, kami memastikan setiap tahapan, mulai dari kajian kelayakan, pemenuhan persyaratan administratif, hingga proses evaluasi berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi.
Penyusunan dan Penyesuaian Masterplan
Perusahaan kami menyediakan layanan penyusunan dan/atau penyesuaian masterplan bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memastikan pengembangan kawasan yang strategis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan investasi. Dengan pengalaman dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur, kami membantu BUPP dalam merancang masterplan yang optimal, mencakup zonasi, konektivitas, serta integrasi fasilitas pendukung. Kami juga mendukung proses penyesuaian masterplan agar tetap selaras dengan regulasi terbaru dan dinamika pasar.